Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kota Makassar

Kota Makassar sebagai Gateway Indonesia Timur dan telah menjadi Kawasan Metropolitan Mamminasata telah mengalami permasalahan-permasalahan yang umumnya terjadi di Kota-kota Besar Di Indonesia. Seperti halnya Kota Jakarta selain masalah sampah, kemacetan, kriminalitas dan kerusakan lingkungan, permasalahan perumahan dan permukiman menjadi permasalahan utama di Kota Makassar mengingat tingginya arus urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tidak terkendali di era dewasa ini. Adapun permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Makassar yaitu :

  1. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan Permukiman. Peyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah di kawasan tersebut.
  2. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Kelembagaan penyelenggaran pembangunan perumahan belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalani fungsi, baik sebagai pembangun (provider) maupun pemberdaya (enabler).
  3.  Terjadinya kesenjangan (mismatch) dalam pembiayaan perumahan dan permukiman. Sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan) sementara sifat KPR pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang. Belum adanya sumber pembiayaan jangka panjang selalu menjadi kendala bagi pengembang pasar perumahan.
  4. Pembiayaan perumahan dan permukiman yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya salah sasaran. Berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkordinasi dan efektif. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek dan kurang menjangkau kelompok sasaran. Bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi kelompok sasaran yang belum mampu membeli rumah masih mengandalkan dana hibah pemerintah dan penyertaan modal negara melalui dana APBN.Pendekatan program dalam penyediaan bantuan masih terbatas pada KPR bersubsidi.
  5. Proses perijinan pembangunan perumahan sangat rumit dan panjang serta memakan waktu yang cukup lama.
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s